Manggar, DiskominfoSP Beltim- Sebagai upaya pengembangan masterplan Smart City yang telah ada sebelumnya dengan menyesuaikan pada kebijakan yang baru, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DiskominfoSP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Focus Group Discussion Revisi Masterplan Smart City, Rabu (4/12/24) di Ruang Satu Hati Bangun Negeri.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Citiasia, Inc Hari Kusdaryanto. Pria yang juga Chief Innovation Officer (CIO) dari Citiasia, Inc ini mengatakan penyesuaian masterplan smart city ini merupakan penyelarasan dengan perkembangan kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokratik dan kebijakan kepala daerah terpilih yang memiliki visi misi baru.
“Inovasi-inovasi daerah yang lama perlu dikembangkan, berarti dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang kita akan memiliki inovasi dan rencana aksi yang baru dan kekinian untuk menyelesaikan masalah prioritas dan meningkatkan kualitas layanan sebagaimana tujuan smart city,” ujar Hari ditemui sesaat setelah memberikan paparannya.
Hari mengatakan permasalahan yang sering terjadi mengenai pengembangan Smart city di Kabupaten adalah maindset mengenai pemahaman smart city yang harus direvitalisasi, pemahaman tentang smart city dari yang mengikuti bimtek tiga tahun yang lalu sudah banyak bergeser.
“Perlu dipahami bahwa smart city itu tidak melulu domainnya kominfo, kolaborasinya tidak hanya antar OPD tetapi dengan stakeholder non pemerintah dan terobosan atau inovasinya tidak melulu mengenai IT,” jelasnya.
Hari menekankan inovasi yang kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi ujungnya harus bisa membantu menyelesaikan permasalahan kabupaten, meningkatkan daya saing dan produksivitas dengan membuat sistem layanan yang lebih cepat dan mudah.
“Secara umum untuk pelaksanaan smart city Beltim di beberapa indikator sudah ada perbaikan, untuk smart governance indeks SPBE nya naik terus hampir mencapai nilai 4 itu sudah bagus,” kata Hari memberikan penilaian.
Dirinya berharap pencapaian yang telah diraih itu dapat dilengkapi dengan keterlibatan stakeholder yang tidak hanya layanan pemerintah tapi layanan non pemerintah juga harus terlibat agar dampaknya lebih besar.
“Semoga dengan kepemimpinan yang baru dari kepala daerah terpilih nantinya, RPJMD nya mencerminkan dimensi-dimensi smart city tersebut, sehingga tidak dilihat sebagai kegiatan yang terpisah tetapi terpadu dengan perencanaan pembangunan,” pungkas Hari. (WR)
Manggar, DiskominfoSP Beltim- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bekerjasama dengan PT Sinergi Informatika Nusantara Utama Yogyakarta (SINAU JOGJA) melaksanakan “Inhouse Training” “Manajemen Basis Data Dalam Mendukung Implementasi SPBE”, Rabu (4/12/24) di Gedung POJD DiskominfoSP.
Kepala DiskominfoSP Beltim Bayu Priyambodo mengakatan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta para Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pranata Komputer (Prakom) dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional prakom, karena setiap fungsional punya hak untuk meningkatkan kapasitasnya,” ujar Bayu Ketika ditemui setelah membuka acara.
Melaksanakan prinsip efektif dan efisien DiskominfoSP tidak mengirim ASN fungsional prakom untuk melaksanakan pelatihan keluar daerah namun menghadirkan narasumber ke Beltim.
“Selain peningkatan SDM juga menyediakan ruang diskusi untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana manajemen data itu bisa mendukung sistem perencanaan pembangunan dan capaian pembangunan,” sambung Bayu.
Untuk mendukung transformasi digital Bayu berharap dengan pelatihan ini tidak hanya fungsional prakom DiskominfoSP tapi fungsional prakom di instansi lain bisa mendukung OPDnya dalam rangka penyederhanaan pelayanan publik di masyarakat melalui aplikasi berbasis data.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Caesar Friadi Melawiandri menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujan memahami penggunaan basis data dengan menggunakan aplikasi “My SQL”.
“Disetiap aplikasi itu selalu ada basis datanya, aplikasi basis data yang umum digunakan biasanya aplikasi My SQL, oleh karena itu kita mengadakan pelatihan ini supaya prakom yang ada di lingkungan pemkab Beltim lebih memahami pemanfaatan basis data dengan aplikasi My SQL,” ujar Caesar sapan akrabnya.
Dengan adanya pelatihan ini kedepan penggunaan aplikasi untuk SPBE akan jauh lebih mudah dalam pemanfaatan data tersebut, dengan aplikasi ini kompetensi dari masing-masing prakom atau perwakilan OPD yang hadir akan jauh lebih meningkat.
“Kita menghadirkan narasumber seorang instruktur dari SINAU Jogja sebuah Lembaga pelatihan, narasumbernya juga seorang dosen yang akan mengajar selama dua hari disini terkait dengan majemen basis data,” ungkapnya. (Wr)
Manggar, DiskominfoSP Beltim- Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Belitung Timur (Kab Beltim) Bayu Priyambodo membuka kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia di Guest Hotel Manggar, Selasa (3/12/24).
Dalam kegiatan ini terdapat empat agenda yang akan dilaksanakan selama 4 hari (3-6/12/24) diantaranya penyusunan Rencana Kegiatan Statistik (RKS) Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tata cara pengajuan rekomendasi melalui aplikasi ROMANTIK, penyusunan dan pengajuan Standar Data Statistik (SDS), penyusunan dan Pengajuan Metadata Statistik dan penyusunan naskah dalam bentuk Publikasi/Buku Statistik Sektoral (baik itu Laporan Survei, maupun Publikasi Kompromin).
Bayu mengatakan Pemkab Beltim melalui DiskominfoSP bersama BPS Beltim perlu secara terus menerus dan secara berkala menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral di tiap-tiap OPD.
“Salah satu pembinaan yang kita lakukan adalah dengan melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan acara kita pada hari ini,” ucap Bayu pada sambutannya.
Kepala Dinas yang pernah menjabat sebagai kepala Bappelitbangda ini mengatakan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari ke depan Ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Bahwa data yang Produsen Data produksi harus memenuhi beberapa prinsip, data harus memiliki standar data, data harus memiliki metadata, data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan data harus menggunakan kode referensi atau data induk,” sambungnya.
Bayu mengatakan OPD sudah terbiasa menyusun Laporan survei kepuasan masyarakat, untuk itu kegiatan seperti ini harusnya menjadi lebih mudah. Narasumber yang dihadirkan akan memandu bagaimana menyusun laporan hasil survei untuk Kegiatan statistik survei, dan menyusun buku/publikasi kompromin untuk kegiatan statistik kompromin.
“Saya kira sudah cukup banyak OPD yang sudah menyelenggarakan kegiatan statistik dalam bentuk kompromin dan sudah cukup baik dalam menyusun publikasinya. Capaian ini perlu kita apresiasi bersama,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Irsyadinnas Kepala bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik (KIPS) didampingi Bayu menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dalam rangka percepatan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Belitim.
“Selama ini data yang disampaikan oleh OPD ke kita seringnya belum disertai dengan metadata dan standar data," ucap pria yang akrab disapa Irsyad ini.
Padahal kata Irsyad sesuai prinsip Satu Data Indonesia, data harus disajikan berikut metadata dan standar datanya agar tidak menimbulkan multi tafsir di benak pengguna data,
"Untuk itu KadiskominfoSP mengarahkan kami untuk melakukan percepatan dalam peningkatan kualitas data statistik sektoral yang diproduksi oleh OPD” tutupnya. (WR)
Manggar, DiskominfoSP Beltim – Dinas Komunikasi, Informasi Publik, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Belitung Timur menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat. Kegiatan selama dua hari, Kamis (29/11/24) hingga Jum’at, (30/11/24) ini berlangsung Ruang Satu Hati Bangun Negeri Sekretariat Daerah.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber Ketua Tim Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, Angki Kusuma Dewi ini diikuti oleh 134 peserta. Para peserta merupakan aparatur desa, kelompok masyarakat serta utusan dari OPD terkait.
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini merupakan bagian untuk mendongkrak nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemkab Beltim. Di mana salah satu indikatornya adalah jumlah KIM aktif yang ada di suatu daerah.
Kepala Diskominfo SP, Bayu Priyambodo saat membuka kegiatan mengatakan perlunya pemerataan akses layanan informasi dan literasi di daerah. Pengelolaan informasi desa dilaksanakan secara digital sesuai semangat pengembangan kebijakan SPBE, sehingga terciptanya jejaring informasi desa.
“Dengan meningkatnya program pemberdayaan masyarakat melalui layanan informasi desa, akan mempercepat diseminasi informasi yang ada di masyarakat dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan media dan komunitas,” kata Bayu.
Diskominfo SP akan mendorong di tiap kecamatan ada KIM Percontohan berbasis tematik yang juga dibina oleh OPD Teknis. Di mana Diskominfo SP dan OPD Teknis bersama akan melakukan pembinaan KIM tematik tersebut.
“Misalnya KIM tematik pertanian nanti juga ada pembinaan dari Distangan, KIM tematik Budidaya dan Pengolahan Ikan juga ada pembinaan dari Diskan, makanya kami juga mengundang OPD Teknis,” jelas Bayu.
Kemudian nanti dari Kemenkomdigi akan memberikan domain website gratis, yang mana KIM tersebut akan mengelola website dan bisa jadi media publikasi baik berita, data produksi, pemasaran maupun menerima iklan.
“Ujungnya arus informasi tidak hanya searah dari pemerintah ke masyarakat tapi juga dari masyarakat ke pemerintah,” ujar Bayu.
Mantan Kepala Bappelitbangda ini berharap melalui Sosialisasi dan Pembentukan KIM diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas, sebagai wahana informasi antar sesama anggota KIM, KIM dengan Pemerintah atau sebaliknya. Di samping itu sebagai mitra dialog dengan Pemerintah dalam merumuskan Kebijakan Publik.
“Kami DiskominfoSP berkomitmen tidak hanya membentuk KIM saja tapi dipastikan akan dibina secara berkala melalui kolaborasi bidang yang ada, baik melalui Bidang IKP melalui Pranata Humas, Bidang Aptika melalui Pranata Komputer dan Bidang KIPS melalui Statistisi,” harap Bayu. @2!
Manggar, DiskominfoSP Beltim – Guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menggelar kegiatan penguatan sinergitas dengan pejabat pengelola informasi di setiap perangkat daerah di Kabupaten Beltim. Kegiatan yang dibuka resmi oleh Kepala Dinas Diskominfo SP Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo ini berlangsung di Kantor Bupati Beltim, Selasa (26/11) dan dihadiri para Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo SP Beltim Sony Aprianto, Sekretaris Camat dan para pegawai di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi. Kepala Dinas Diskominfo SP Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo mengatakan kegiatan penguatan sinergitas ini sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas kapasitas SDM PPID Utama dan PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Beltim dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien. “Pertemuan ini sangat penting sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Beltim untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien,” kata Bayu Priyambodo dalam sambutannya. Bayu Priyambodo menjelaskan PPID memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyedia pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. “Kami berharap kegiatan ini kita saling bersinergi untuk sama-sama kita berdiskusi tentang tugas dan fungsi serta pengelolaan PPID dan pelayanan informasi dan dokumentasi kedepannya,” jelas Bayu Priyambodo. Dalam kesempatan itu, Bayu Priyambodo menjelaskan mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan diberlakukan sejak 1 Mei 2010, dimana pemerintah daerah selaku badan publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Selain itu, ada Peraturan Daerah Kabupaten Beltim Nomor 5 Tahun 2022 yang menjamin keterbukaan informasi di daerah. “Dari aturan itu, ada kategori informasi bersifat publik dan ada kategori informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada publik sesuai ketentuan,” ungkap Bayu. Oleh karena itu, kata Bayu, sebagai sebagai badan publik diharapkan dapat mewujudkan atau memberikan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. (ver)
Manggar, DiskominfoSP Beltim- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Belitung Timur (Kab Beltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan dimulai dari Rabu hingga Jumat (20/11/24-22/11/24) di Ruang Rapat DiskominfoSP.
FGD menghadirkan tenaga ahli sebagai narasumber dari Inixindo Jogyakarta dan Tim Kordinasi SPBE, terdiri dari 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kab Beltim sebagai peserta FGD.
Ditemui disela acara Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) DiskominfoSP Caesar Friadi Melawiandri mengatakan, manajemen SPBE merupakan salah satu domain didalam Indeks SPBE. Ada beberapa indikator dalam Indeks SPBE yang terkait dalam manajemen SPBE, selama ini Pemkab Beltim sudah melakukan manajemen SPBE tetapi dari hasil evaluasi tingkat kematangan dari indikator pada domain manajemennya masih belum maksimal.
“Dengan melaksanakan FGD ini bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kematangan dari indikator yang terkait manajemen SPBE dan juga menyiapkan alur proses maupun dokumen yang diperlukan untuk majemen SPBE tersebut.” kata Kabid Aptika menerangkan.
FGD ini dilaksanakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan nilai indeks SPBE, jika menilai dari masing-masing domain indeks SPBE di manajemen SPBE Pemkab Beltim sudah cukup bagus bahkan diatas rata-rata Kabupaten/Kota lainnya.
“Walaupun nilai domain indeks SPBE kita di manajemen SPBE sudah bagus dan diatas rata-rata tetapi kita harus berprogres untuk terus meningkat ya, dan kegiatan ini salah satu caranya,” sambung Caesar.
Tahap FGD ini dilaksanakan karena banyaknya tahapan yang harus dilalui mulai dari manjemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi SPBE, manajemen asset, manajemen data, manajemen data, pengetahuan dan lain sebagainya.
“Manajemen SPBE itu cukup banyak dan indikator yang dihandle juga banyak maka kita butuh waktu untuk mengcover seluruh manajemen SPBE ini,” kata ayah dua anak ini.
Caesar menjelaskan dengan kegiatan ini dapat mengetahui apa saja yang masih perlukan di daerah, dengan bantuan tenaga ahli kita tahu kira-kira dokumen-dokumen apa yang perlu disipakan.
“Ini adalah sebagai langkah bagaimana peningkatan nilai indeks SPBE ditahun depan,” pungkasnya. (WR)
Manggar, DiskominfoSP Beltim – Dinas Komunikasi, Informasika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) Kabupaten Belitung Timur menggelar Sosialisasi Keamanan Siber di Auditorium Zahari MZ, Kamis (31/10/24). Sosialisasi mengambil tema ‘Keamanan Ciber Untuk Mendukung Pemerintahan dan Ekonomi Digital’
Sosialisasi dibuka oleh Penjabat Sementara Bupati Beltim Asmawa Tosepu yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Zikril. Kegiatan dihadiri oleh Pimpinan, Sekretaris serta para Kepala Bidang di lingkungan Pemkab Beltim.
Kepala Diskominfo SP Beltim, Bayu Priyambodo mengatakan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama penyelenggara negara akan pentingnya Keamanan Informasi khususnya di Lembaga Pemerintahan, di Kabupaten Beltim.
Peningkatan kesadaran itu salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang cara melindungi diri dari ancaman siber, seperti phishing, malware, dan serangan siber lainnya.
“Kita ingin mewujudkan budaya keamanan di lingkungan kerja maupun di masyarakat dengan menerapkan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi. Di sini kita menyebarkan informasi terkini tentang tren ancaman siber dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan,” kata Bayu.
Bayu yang didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Irsyadinnas berharap dengan adanya sosialisasi ini kesadaran individu dan organisasi dalam melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari serangan siber akan lebih meningkat.
Selain itu pula kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang dapat merugikan individu maupun organisasi, seperti pencurian identitas dan kerugian finansial akan berkurang.
“DiskominfoSP berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku penyedia layanan digital, karena adanya jaminan bahwa keamanan menjadi prioritas. Sekaligus meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber, termasuk cara menggunakan perangkat dan aplikasi secara aman,” ujar Bayu.
Tingkat Kesadaran Keamanan Siber Masyarakat Masih Rendah
Narasumber Sosialisasi, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas menyatakan kesadaran keamanan siber masyarakat Indonesia, terutama para penyelenggara negara masih rendah. Hal inilah yang membuat banyaknya kejahatan siber marak terjadi.
“Masih sangat perlu untuk ditingkatkan kesadaran keamanan siber, baik dari pejabat sampai ke masyarakat,” kata Slamet usai menjadi narsumber di Auditorium Zahari MZ, Kamis (31/10/24).
Diakuinya hal ini lantaran untuk menjaga keamanan digital perlu dilakukan upaya lebih dari masing-masing individu. Mengingat keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan.
“Misalnya kita perlu mengganti password email kita secara rutin atau pin ATM kita minimal tiga bulan sekali. Hal ini memang tidak mudah karena kita sering lupa dengan password ataupun pin kita,” saran Slamet.
Sementara itu Pjs Bupati Beltim, melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten II, Zikril menyatakan berdasarkan data statistik dari BSSN mencatat bahwa telah terjadi 370,02 juta serangan siber terhadap Indonesia di tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat sebesar 38,72%, di mana Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia.
“Oleh karena itu, kehadiran kegiatan sosialisasi ini sangat penting guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya aparatur pemerintah mengenai ancaman siber dan cara mencegahnya,” kata Zikril.
Ditekankannya keamanan siber bukan hanya tentang mengamankan data atau sistem, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemerintahan digital dan ekosistem ekonomi digital kita agar tetap aman dan stabil.
“Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi dalam membangun sistem keamanan siber yang tangguh, agar keamanan data dan informasi di Kabupaten Beltim dapat terjaga dengan baik,” ajaknya. @2!
Manggar, Diskominfo SP--- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Bayu Priyambodo mengatakan sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran selaku penyelenggara negara akan pentingnya keamanan informasi khususnya di lembaga pemerintahan, di Kabupaten Beltim.
Hal itu disampaikan Bayu Priyambodo saat memberikan sambutan dalam sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital yang dihadiri Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI di Auditorium Zahari Mz, Manggar, Kamis (31/10).
Dalam sosialisasi keamanan siber, Bayu Priyambodo mengapresiasi kunjungan Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara di Kabupaten Beltim yang memberi paparannya terkait keamanan siber di Kabupaten Beltim.
“Selamat datang Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, BSSN RI di Kabupaten Beltim, yang berkenan hadir menjadi narasumber. Terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan Badan Siber dan Sandi Negara khususnya terkait keamanan informasi di lingkungan Pemkab Beltim,” kata Bayu Priyambodo.
Bayu mengungkapkan ancaman siber dewasa ini berkembang terus pada sektor-sektor vital atau sektor kritis sehingga pemahaman tentang cara melindungi diri dari ancaman siber sangat penting dilakukan sebagai tindakan pencegahan terutama menyangkut keamanan data dan informasi yang dimiliki.
“Salah satu tantangan baru yang paling signifikan adalah ancaman terhadap keamanan data dan informasi yang kita miliki. Berbagai ancaman terhadap keamanan informasi antara lain: malware, ransomware, phishing, Man-in-the-Middle (MITM) attacks, Denial of Service (DoS), insider threats, social engineering, dan carding,” ungkap Bayu.
Ancaman ini, ujar Bayu, sungguh sangat nyata dan telah menjadi isu nasional sejak didengar dan lihat di berbagai media, dimana terjadi insiden keamanan informasi di tingkat nasional yang menyerang Pusat Data Nasional sehingga menyebabkan beberapa layanan pemerintahan terganggu secara masif.
Untuk itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Selain itu, Bayu Priyambodo mengungkapkan manfaat sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital digelar untuk meningkatkan kesadaran individu dan organisasi dalam melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari serangan siber. Lalu, mengurangi kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang dapat merugikan individu maupun organisasi, seperti pencurian identitas dan kerugian finansial.
Kemudian, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku penyedia layanan digital, karena adanya jaminan bahwa keamanan menjadi prioritas serta meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber, termasuk cara menggunakan perangkat dan aplikasi secara aman.
Dalam kesempatan itu, Bayu Priyambodo menyampaikan terkait capaian penyelenggaraan pemerintahan digital dan keamanan siber di Beltim.
“Capaian Indeks SPBE menunjukkan capaian yang sangat mengembirakan. Sejak awalnya pada tahun 2021, Indeks SPBE kita baru mencapai angka 2,1 dengan kategori cukup, lalu sepanjang 3 tahun setelahnya terjadi lompatan yang cukup siginikan, di mana pada tahun 2022 naik menjadi 2,7 dengan kategori baik, lalu di 2023 naik lagi menjadi 3,56 dengan kategori sangat baik, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini berdasarkan hasil assessment sementara yang dilakukan oleh Asesor Independen yang ditunjuk oleh Kemenkominfo yang sekarang telah berubah nomenklatur menjadi Kemenkomdig, kita akan mencapai nilai indeks sekitar 4,2 sampai 4,3 dengan kategori Memuaskan,” ungkap Bayu.
Menurutnya, hal ini bukti hasil kerja kolektif bersama sebagai dukungan dari OPD yang telah melakukan transformasi layanan publiknya menjadi digital.
“Kami DiskominfoSP Beltim tidak bisa berdiri sendiri, terlebih pula kesadaran akan pentingnya keamanan siber perlu kita mulai dari seluruh jajaran pimpinan di Kabupaten Belitung Timur,” harapnya.
Berbagai capaian juga diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Beltim Kabupaten Beltim dibawah kepemimpinan Bayu Priyambodo selaku Kepala Diskominfo SP terkait Indeks Keamanan Infomasi atau disingkat dengan Indeks KAMI.
“Nilai Indeks KAMI Belitung Timur pada Tahun 2024 ini yaitu 551 dari maksimum nilai sebesar 645 dengan kategori cukup baik. Indeks ini menunjukkan tingkat kesiapan kita dalam penerapan ISO/IEC 27001 yang merupakan standar keamanan yang berlaku secara internasional,” ungkap Bayu.
Capaian Indeks KAMI ini telah diverifikasi oleh Tim dari BSSN, sehingga pada Tanggal 8 Agustus 2024 lalu, Pemkab Beltim melalui DiskominfoSP Belitung Timur telah menerima sertifikat atas capaian ini dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
Terkait hal itu, pihak Diskominfo SP Beltim berupaya untuk mendorong kinerja pemerintahan digital dan keamanan siber ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Agar penyelenggaraan layanan keamanan informasi bisa semakin lebih baik lagi, kami mengupayakan penataan kelembagaan khususnya terkait dengan penyelenggaraan keamanan informasi untuk melakukan pemecahan bidang di DiskominfoSP Belitung Timur,” ujar Bayu.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah, DiskominfoSP Belitung Timur adalah Dinas dengan Tipe A sehingga memungkinkan bagi DiskominfoSP Belitung Timur untuk memiliki 4 unit kerja bidang setingkat eselon III.
“Adapun pertimbangan rasional terhadap pemecahan ini yang paling vital yaitu karena kita perlu mengurus secara serius persoalan keamanan siber ini,” ungkap Bayu.
Dipaparkan Bayu, bila dicermati dari perkembangan aturan, dan melihat semakin tingginya kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, sudah selayaknya Bidang Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik atau KIPS pada Diskominfo SP Beltim dapat dipecah, agar penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik menjadi 1 unit kerja bidang sendiri, dan penyelenggaraan Bidang Urusan Keamanan Informasi dan Persandian juga menjadi 1 unit kerja bidang sendiri. Dengan demikian kita bisa fokus untuk menghadapi tantangan keamanan informasi termasuk tata kelola pemerintahan daerah menuju era digital ke depannya. (ver)
Manggar, Diskominfo SP Beltim- Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia (RI) melakukan pengecekan wilayah usulan Pemerintah Daerah yang berpotensi Tahap II di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Selasa (29/10/24), pengecekan ini dilakukan untuk meningkatan dan memperluasan layanan internet berbasis seluler 4G khususnya Desa/Kelurahan blankspot dan sinyal lemah di Indonesia
Kegiatan yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Muh Ridwan Rauf ini membawa dua orang tim. Agenda yang dilaksanakan yakni survei lapangan blank spot di Kabupaten Beltim dan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo.
“Program pengentasan blankspot dari Kemkomdigi ini merupakan sinergi yang telah kita mulai dari Tahun 2023, merupakan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha,” jelas Ridwan.
Di Belitung Timur terdapat empat daerah blankspot yang disurvei yakni di Desa Kelubi, Buding, Lintang, dan Simpang Tiga.
“Empat lokasi yang disurvei pada kesempatan ini merupakan empat lokasi yang sudah dianalisis oleh operator seluler yang dianggap berpotensi, sehingga untuk menjustifikasi bahwa suatu daerah memang berpotensi maka dilakukan pengecekan dan solusinya akan diserahkan kembali ke operator,” sambungnya.
Pemilihan Beltim menjadi salah satu daerah pengecekan wilayah usulan pemerintah yang berpotensi di tahap II oleh Kemkomdigi RI melalui proses survei, agar mengetahui bentuk layanan telekomunikasi yang dibutuhkan di wilayah ini.
“Kedepannya sesuai arahan Menteri yang baru dan Dirjen kita akan melanjutkan program ini sampai lima tahun kedepan,” pungkas Ridwan. (Wr)
