Manggar, Diskominfo SP Beltim – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Belitung Timur akan mengambil peran strategis dalam program percontohan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang akan dilaksanakan bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam rencana tersebut, Diskominfo SP Belitung Timur (Beltim) akan berfokus pada dua aspek utama, yakni penguatan komunikasi publik serta dukungan penyediaan jaringan dan akses internet pada titik-titik pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Beltim, Caesar Friadi Melawiandri, menyampaikan bahwa berdasarkan paparan terakhir, peran Diskominfo SP akan lebih diarahkan pada aspek komunikasi publik sebagaimana tertuang dalam draft Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Dari sisi Diskominfo SP, kami akan lebih ke arah komunikasi publik. Di dalam draft SK Bupati juga memang peran kami terkait komunikasi publik. Jadi bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat tentang program ini, mulai dari awal pelaksanaan, saat program berjalan, hingga ketika menangani isu-isu yang mungkin muncul di masyarakat,” ujar Caesar.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan digitalisasi Bansos nantinya berpotensi terdapat masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan namun tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Kondisi tersebut akan membutuhkan strategi komunikasi yang jelas dan terbuka.

“Akan ada kemungkinan masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bansos, kemudian tidak mendapatkan lagi. Hal ini tentu membutuhkan komunikasi publik yang baik mengenai apa saja kriteria penerima bansos, bagaimana proses penilaian dilakukan, serta indikator yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori penerima bantuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Caesar menegaskan bahwa masyarakat nantinya akan diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila merasa berhak menerima bantuan namun tidak terdata sebagai penerima.

“Masyarakat akan diberikan mekanisme untuk menyanggah apabila merasa seharusnya mendapatkan bansos tetapi tidak menerima. Untuk proses sanggah tersebut nantinya menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat, yaitu aplikasi Perlinsos,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa Diskominfo SP Selain komunikasi publik, Bidang Aptika Diskominfo SP Beltim juga akan mendukung dari sisi infrastruktur teknologi informasi.

“Dari Aptika sendiri, kami akan lebih ke arah penyediaan koneksi internet ataupun memfasilitasi akses internet di lokasi-lokasi pendataan prasarana apabila memang dibutuhkan,” tutup Caesar.

Melalui sinergi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Beltim berkomitmen untuk mempersiapkan digitalisasi Bansos secara matang agar pelaksanaannya dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis data terintegrasi. Dukungan komunikasi publik yang kuat dan infrastruktur jaringan yang memadai diharapkan mampu memastikan program ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan.