Manggar, Diskominfo SP Beltim - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) akan mengoptimalkan fungsi komunikasi publik dalam mendukung rencana digitalisasi bantuan sosial (bansos). Melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Diskominfo SP disiapkan menjadi koordinator penyampaian informasi agar proses transformasi sistem bansos dapat dipahami masyarakat secara menyeluruh.

Kepala Bidang IKP Diskominfo SP Belitung Timur (Beltim), Sony Aprianto menegaskan bahwa komunikasi yang terstruktur dan satu pintu menjadi kunci dalam menyukseskan kebijakan tersebut.

“Peran kami adalah memastikan informasi kebijakan, mekanisme, dan perubahan sistem dapat tersampaikan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. Kami bersinergi dengan perangkat daerah teknis yang menangani bansos untuk menyusun strategi komunikasi, mengemas pesan yang tepat, serta mengawal penyebaran informasi melalui berbagai kanal resmi pemerintah daerah yang telah berjalan selama ini,” ungkapnya.

Ia menyebutkan dalam pelaksanaan nanti, Diskominfo SP Beltim akan menerapkan pendekatan komunikasi multi kanal. Informasi akan disebarluaskan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim, media sosial resmi Pemkab dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD), siaran pers, serta media lokal baik cetak maupun daring.

“Selain kanal digital, Diskominfo SP Beltim juga akan memanfaatkan grup komunikasi masyarakat, videotron, serta penyebaran infografis dan video edukatif sebagai bagian dari strategi komunikasi publik. Untuk menjangkau masyarakat secara langsung, sosialisasi tatap muka bersama OPD teknis dan pemerintah desa juga akan menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi,” tambahnya.

Menurut Sony, pendekatan komunikasi tidak hanya difokuskan pada masyarakat yang telah terbiasa dengan teknologi digital, tetapi juga menyasar masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital.

“Bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital, pendekatan yang digunakan akan lebih sederhana dan langsung. Kami mendorong sosialisasi melalui pemerintah desa beserta perangkatnya, serta pendamping sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bahasa yang digunakan akan dibuat sesederhana mungkin, disertai contoh konkret dan simulasi penggunaan jika diperlukan,” jelasnya.

Ia menegaskan prinsip utama dalam strategi komunikasi tersebut adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang sama dan tidak ada yang tertinggal akibat keterbatasan akses maupun pemahaman teknologi.

“Sebagai bagian dari fungsi diseminasi informasi, Diskominfo SP Beltim juga akan menyiapkan konten edukatif berupa infografis, video singkat, serta panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami masyarakat. Konten tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Beltim agar lebih kontekstual dan aplikatif, serta tetap merujuk pada regulasi dan petunjuk resmi dari pemerintah pusat maupun OPD teknis terkait," ujarnya. 

Dalam upaya mencegah terjadinya misinformasi, Diskominfo SP Beltim akan mengedepankan komunikasi yang cepat, akurat, dan konsisten. Monitoring isu di media sosial dan ruang publik digital juga akan dilakukan guna mendeteksi potensi kesalahpahaman sejak dini.

“Jika muncul informasi yang keliru, klarifikasi akan segera kami sampaikan secara terbuka dan proporsional melalui kanal resmi pemerintah daerah. Edukasi literasi digital juga menjadi langkah jangka panjang agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh hoaks,” pungkas Sony.

Melalui strategi komunikasi yang terintegrasi dan inklusif tersebut, Diskominfo SP Beltim berharap rencana digitalisasi bansos dapat berjalan optimal serta dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.